Jakarta – Beritapagi – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menilai bahwa program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan langkah strategis yang dapat menyelesaikan dua masalah sekaligus: kemiskinan dan kebodohan.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menjelaskan bahwa tujuan utama dari Sekolah Rakyat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan yang lebih luas. Karena alasan inilah, program ini termasuk dalam kategori prioritas, sejajar dengan program lain seperti Makan Bergizi Gratis.
“Program ini sangat strategis karena selain memutus mata rantai kemiskinan, juga akan mengatasi kebodohan. Kami melihatnya sebagai program prioritas yang sangat penting, sama halnya dengan program Makan Bergizi Gratis,” kata Budiman dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa.
Budiman juga mengungkapkan bahwa BP Taskin terlibat langsung dalam perencanaan dan implementasi program Sekolah Rakyat, dengan tugas utama menyusun rencana induk yang mencakup identifikasi daerah prioritas, pengembangan kurikulum berbasis keterampilan kerja, serta pemantauan efektivitas program.
“Program ini dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal. Kami fokus untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pendidikan, kini bisa mendapatkan kesempatan yang sama,” tambah Budiman.
Selain itu, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya akan berhenti di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi juga akan mendorong siswa-siswa berprestasi untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. “Bagi siswa yang lulus dari SMA, kita berencana untuk memberikan inkubasi dan kesempatan untuk bekerja di program-program strategis Presiden Prabowo, seperti program Makan Bergizi Gratis,” ujar Budiman.
Budiman juga menawarkan peluang untuk mendukung pembiayaan program Sekolah Rakyat, dengan mengandalkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). BP Taskin memiliki kemampuan untuk menggalang dana, baik dari sektor swasta maupun BUMN, yang dapat digunakan untuk menyokong pembiayaan kegiatan belajar mengajar.
“Menurut data dari Bappenas, ada sekitar Rp80 triliun dana CSR yang tersedia setiap tahun dari perusahaan swasta, serta Rp10 triliun dari BUMN. Kami bisa memanfaatkan dana ini untuk mendukung pendidikan melalui program Sekolah Rakyat,” kata Budiman.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa Kemensos siap menjalankan program ini dengan memastikan adanya pendampingan sosial, penyediaan akses pendidikan, serta integrasi dengan program pemberdayaan lainnya.
“Kami tidak hanya membangun sekolah, tetapi juga memastikan anak-anak ini mendapatkan manfaat pendidikan secara maksimal. Sekolah Rakyat ini akan berbasis asrama, yang dirancang untuk menjadi tempat yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi mereka,” ujar Agus.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan respon terhadap arahan Presiden untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Sekolah ini akan berbasis asrama, menampung sekitar 1.000 siswa per sekolah, dan akan dibangun di atas lahan seluas 5-10 hektare. Target awalnya adalah membangun 100 sekolah per tahun.
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp100 miliar untuk operasional dan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Eksekusi program ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk beberapa satuan tugas (satgas) untuk menangani berbagai aspek, mulai dari pengembangan kurikulum, rekrutmen guru, pembangunan sarana prasarana, hingga pengelolaan pendidikan.
